Plt Gubernur Kepri, H Isdianto. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri yang dituding menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri yang rentan korupsi mendapatkan reaksi dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto. Diakuinya, banyaknya persoalan di Disdik Kepri menunjukan ada yang tidak beres di dinas tersebut.

“Saya juga sudah mendapatkan laporan terkait adanya proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri terkait pengadaan di Disdik Kepri yang melibatkan pejabat yang berbeda, ”ujar Plt Gubernur Kepri, Sabtu (4/7) pekan lalu di Tanjungpinang.

Baginya, proses hukum yang sedang dilakukan Kejati adalah langkah tepat, jika memang ada kegiatan-kegiatan atau pengadaan yang menyimpang. Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ia bertanggungjawab melakukan pembinaan secara internal, namun apabila sudah berproses hukum, ia juga tidak akan melakukan intervensi atas perkara yang sedang diselidiki.

“Kualitas pejabat tentunya akan mempengaruhi kinerja diinternal Disdik Kepri. Begitu juga ketika ada pejabat yang bermental tidak baik, maka akan menghasilkan kinerja yang tidak baik juga, ”tegasnya.

Diakuinya juga, kinerja Disdik Provinsi Kepri terus memprihatinkan yang disebabkan banyaknya keluhan dan laporan yang ia terima. Sehingga perlu adanya pembenahan-pembenahan pada sektor tertentu. Ditegaskannya, peran Disdik Kepri saat ini dinilai belum mampu membuat mutu sekolah SMA/SMK negeri di Provinsi Kepri merata.

“Kita akui sampai hari ini mutu pendidikan di setiap sekolah memang belum sama. Masih ada sekolah yang favorit dan tidak favorit, “jelasnya.

Masih kata Isdianto, Dari hasil pengamatannya, belum meratanya mutu pendidikan di setiap sekolah lebih dikarenakan tersumbatnya komunikasi antara pihak sekolah dan Disdik Provinsi Kepri. Misalnya, ada sekolah yang menginginkan kursi tapi yang datang malah meja. Kondisi tersebut tentunya menunjukan ada sesuatu yang tidak beres.

Lebih lanjut katanya, bagi mengurai masalah ini, ke depan saya akan memfokuskan perhatian terhadap kinerja para pejabat di lingkungan Disdik Kepri. Jika hal ini tidak segera dicari solusi, yang dikhawatirkan adalah citra Disdik Provinsi Kepri akan terus buruk dimata masyarakat.

“Karena itu ke depan saya reshuffle (pejabat) Disdik Kepri yang kinerjanya buruk dan menyebabkan masalah. Saya akan cari orang-orang yang benar-benar paham dunia pendidikan. Sehingga tidak akan (ada komunikasi) yang tersumbat lagi, dan mutu pendidikan menjadi rata,” tutup Isdianto.

Seperti diketahui saat ini ada dua perkara yang sedang bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Pertama adalah pengadaan alat praktik yang melibatkan Mantan Sekretaris Disdik, Damsiri dan Dedi Sanova. Keduanya sudah ditetapkan tersangka oleh Kejati Kepri. Sedangkan satu kasus lainnya yang ditelisik Kejati adalah pengadaan 2.400 unit laptop pada APBD Perubahan TA 2019 lalu.

Dalam kegiatan pengadaan laptop yang dilaksanakan oleh PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) lewat APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 lalu diduga sarat mark up. Karena satu Laptop Lenovo dengan spek amd A9-9425 Radeon R5 3.10 GHz windows 10 dibandrol Rp9.328.000. Sementara harga disejumlah toko elektronik di Tanjungpinang dengan merek dan spek yang sama adalah sebesar Rp4,3 juta.

Merujuk surat perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepri melalui Disdik Provinsi Kepri bersama PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) dengan nomor 24.957/SP/DISDIK-KEPRI/2019 pada tanggal 27 September 2019 tersebut pekerjaanya adalah pengadaan laptop penunjang kegiatan media pendidikan untuk SMAN di Kepri.

Berdasarkan perbandingan harga tersebut, jika merujuk harga vendor pengadaan 2.400 unit laptop yang digunakan sebagai media pendidikan untuk SMAN di Kepri tersebut sebesar Rp22.387.200.000. Kemudian untuk harga yang berada di sejumlah toko elektronik di Tanjungpinang, pengadaan laptop tersebut dengan jumlah yang sama atau merk dan spek yang serupa hanya memerlukan anggaran sebesar Rp10.320.000.000.

Berdasarkan data Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UPKBJ) Provinsi Kepri pengadaan 2.400 unit laptop dengan alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri lewat APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 lalu bukan diperuntukan bagi seluruh SMA Negeri di Provinsi Kepri. Melainkan khusus untuk SMA Negeri yang ada di Kabupaten Karimun.

Adapun nama-nama yang terlibat dalam kegiatan pengadaan tersebut adalah Muhammad Dali sebagai Pengguna Anggaran (PA). Kedua ada nama Raja Faesal, Kabid SMA yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun Raja Faesal memutuskan mundur, lantaran kegiatan ini sarat kepentingan. Nama ketiga adalah Irwan Panggabean yang merupakan PPK Pengganti. Irwan Panggabean juga dikenal sebagai Ketua FKPPI Provinsi Kepri. (jpg)