Ketua Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Pemprov Kepri dan sekaligus Sekdaprov Kepri, H TS Arif Fadillah. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Ketua Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Pemprov Kepri, TS Arif Fadillah mengaku sudah mendapatkan instruksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang juga merupakan Pelaksana Tugas (plt) Gubernur Kepri, Isdianto untuk melakukan evaluasi atas kinerja di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri. Menurut Arif, Disdik menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menuai banyak protes belakangan ini.

“Yang jelas memang sudah ada perintah dari Plt Gubernur untuk melakukan evaluasi. Makanya, sekarang ini sedang kami mempelajari teknisnya,” ujar Arif Fadillah menjawab pertanyaan media, Jumat (13/7) lalu di Tanjungpinang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri tersebut menegaskan, bagi pejabat yang menduduki satu posisi dan kinerjanya dinilai kurang baik, maka rotasi jabatan salah satu langkah tepat untuk penyegaran. Dijelaskannya, soal rotasi memang kewenangan Pak Gubernur. Tentunya dengan merujuk pada regulasi yang sudah ada.

“Bagaimana nanti teknisnya, tentu hasilnya akan kami sampai ke Plt Gubernur. Selanjutnya menjadi kewenangan Plt Gubernur untuk menentukan arah kebijakannya seperti apa, ”jelas Arif.

Sementara itu, informasi dari sumber yang dekat dengan Plt Gubernur, untuk posisi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri saat ini belum bisa dilakukan pergeseran. Karena bagi seorang pejabat eselon II ada teknis yang mengatur. Karena dimasa tahapan Pilkada ini, kepala daerah tidak boleh melakukan pergantian posisi kepala OPD tanpa adanya persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Namun untuk pejabat dibawah kadis, masih ada peluang untuk diganti. Meskipun dengan menerapkan kebijakan penunjukan pelaksana tugas (Plt), ”ujarnya.

Menurutnya, dua posisi yang belakangan ini menjadi sorotan publik adalah posisi Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Atas (SMA) Disdik Kepri, Raja Faesal. Pejabat eselon tiga tersebut belakangan dilaporkan jarang masuk kantor. Selain itu juga sedang ada kasus dugaan korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Anambas Tahun 2019 lalu yang sedang dalam proses penyelidikan di Polres Anambas.

Kemudian posisi Kabid SMK Disdik Kepri yang diduduki oleh Irwan Panggabean juga turut mendapatkan sorotan dari publik. Belakangan ini, karena menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan 2.400 unit laptop di Disdik Kepri TA 2019 lalu yang diduga sarat mark up. Sehingga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri saat ini tengah mendalami dugaan tersebut.

“Pak Plt Gubernur ingin orang-orang yang duduk di Disdik Kepri adalah figur yang paham tentang pendidikan dan berlatar belakang pendidikan. Maka dari itu, rencananya posisi itu akan diisi oleh kalangan kepala sekolah yang pangkat dan jabatannya memenuhi untuk menduduki posisi tersebut, ”jelasnya. (jpg)