Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Bawaslu Kepri, Said Abdullah Dahlawi. F.Istimewa

PRO PINANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri pangkas sejumlah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari kebijakan tersebut, Bawaslu dapat melakukan efesien anggaran sebesar Rp2,5 miliar.

“Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada Oktober 2019 lalu, Bawaslu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp49,6 miliar. Anggaran tersebut akan dipergunakan kegiatan pengawasan Pilkada serentak di Kepri,” ujar Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Bawaslu Kepri, Said Abdullah Dahlawi, Senin (13/7) di Tanjungpinang.

Dijelaskannya, langkah refocusing anggaran yang dilakukan pihaknya juga untuk membantu mengurangi beban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri ditengah Pandemi Covid-19 ini. Ditegaskannya, lewat perubahan atau adendum NPHD yang akan dilakukan pihaknya dengan Pemprov Kepri hari ini (kemarin,red) Bawaslu Kepri akan menggunakan anggaran daerah sebesar Rp47,1 miliar bagi pelaksanaan pengawasan tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan.

“Ada beberapa kegiatan yang dapat kami hematkan. Seperti kegiatan-kegiatan pertemuan di hotel yang dirubah dalam konsep virtual. Langkah ini tentunya dapat mengurangi beban kebutuhan anggaran,” jelas Said.

Masih kata Said, meskipun saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri sudah melakukan penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berimbas pada bertambahnya jumlah pengawas TPS. Yakni, dengan mengacu pada jumlah TPS yang diputuskan KPU Kepri.

“Pola pengawasan kita pada pemilihan serentak nanti adalah satu TPS satu pengawas. Tentu jumlahnya merujuk pada jumlah TPS. Dan anggaran yang akan dituangkan dalam adendum NPHD hari ini (kemarin,red) sudah mengcover kebutuhan tersebut,” tutup Said.

Seperti diketahui, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksaan Pilkada serentak mendapatkan jatah anggaran dari Pemprov Kepri yang dituangkan dalam NPHD. Dalam hal ini, KPU Provinsi Kepri membutuhkan anggaran sebesar Rp104 miliar. Adapun dari jumlah tersebut, sebesar Rp98,2 miliar bersumber dari APBD Kepri. Selanjutnya, Kepolisian Daerah (Polda) Kepri mendapatkan dana hibah proses pengamanan Pilkada Tahun 2020 di Kepulauan Riau sebesar Rp16.485.000.000.

Pada Pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, KPU Provinsi Kepri akan menggunakan format 3.402 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di tujuah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri. Adapun untuk satu TPS akan akan menampung 500 pemilih. (jpg)