ilustrasi

PROPINANG – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto angkat bicara terkait meningkatnya jumlah pendudukan miskin di Provinsi Kepri belakangan ini.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi disebabkan pandemi Covid-19.

“Wabah Covid-19 ini menyebabkan banyak kegiatan perekonomian terhenti. Bahkan sebelum dilakukan era new normal, banyak karyawan yang dirumahkan, banyak hotel yang tutup. Tentu banyak juga yang kehilangan pekerjaan,” ujar Isdianto menjawab pertanyaan media di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepri,
Tanjungpinang, Jumat (17/7/2020).

Menurutnya, Pemprov Kepri maupun Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya sudah berupaya menekan angka tersebut melalui Jaringan Pengaman Sosial (JPS).

Dirinya optimis, beberapa waktu ke depan kondisi ekonomi Kepri akan berangsur membaik. Karena aktivitas usaha, perdagangan dan jasa juga sudah berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Kondisinya akan berubah beberapa waktu ke depan, karena semua aktivitas sudah kembali berangsur normal. Kita berharap pandemi ini segera berakhir di Provinsi
Kepri,” tutup Isdianto.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri mencatat terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 4.208 orang dibandingkan September 2019.

Begitu juga dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 3.504 orang.

Kepala BPS Kepri, Agus Sudibyo, melalui Kepala Bidang Statistik Sosial, Satriana Yasmuarto, menyampaikan, secara umum pada periode 2014 – Maret 2020 tingkat kemiskinan di Kepri mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.

Disebutkannya, pada Maret 2020, jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan di Kepri mencapai 131.966 orang (5,92 persen),
bertambah sebanyak 4. 208 orang dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang
sebesar 127.758 orang (5,80 persen).

Apabila berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah dari 104.207 orang menjadi 108.859 orang, sedangkan daerah pedesaan berkurang dari 24.254 orang menjadi 23.107 orang.

Menurutnya, untuk persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 5,33 persen menjadi
5,42 persen. Sedangkan di pedesaan terjadi penurunan dari 11,04 persen menjadi 10,43
persen.

Kemudian, pada perubahan garis kemiskinan (GK) yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Dijelaskannya, selama periode September 2019-Maret 2020, garis kemiskinan naik sebesar 2,11 persen, yaitu dari Rp 602.038 per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp 614.727 per kapita per bulan di bulan Maret 2020.

Sementara pada periode Maret 2019-Maret 2020, garis kemiskinan naik sebesar 3,48
persen, yaitu dari Rp 594.059 per kapita per bulan pada Maret 2019 menjadi Rp 614.727 per kapita per bulan pada Maret 2020.

”Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan,” jelasnya.

Ditambahkannya, pada periode September 2019-Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2019 adalah 0,900 dan pada Maret 2020
mengalami kenaikan menjadi 1,106.

Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,180 menjadi 0,285 pada periode yang sama.

“Apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu Maret 2019-Maret 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) keduanya mengalami kenaikan baik di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan,” jelasnya.(jpg)