ilustrasi

PRO PINANG – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdaging) Kota Tanjungpinang menyiapkan payung hukum untuk penerapan kartu kendali pembelian gas elpiji kemasan tiga Kilogram (Kg).

Kadisperdaging Kota Tanjungpinang, Ahmad Yani mengatakan sebelumnya sudah melakukan rapat dengan pihak terlibat untuk mempersiapkan payung hukum dari kartu kendali pembelian gas elpiji, termasuk pihak pertamina.

”Orang pertamina saat rapat memang tidak hadir, setelah kita hubungi pada prinsipnya mereka setuju dengan rencana kartu kendali ini,” kata Yani, Rabu (16/9).

Selain persiapan payung hukum pihaknya sedang melakukan pendataan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diperoleh dari kelurahan, Dinas Sosial, Disperdagin dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

”Sekarang masih dilakukan pendataan dari tiga dinas terkait dan pihak kelurahan bagi warga kurang mampu,” ujarnya.

Untuk kuota gas elpiji yang akan diberlakukan kartu kendali sebanyak 6.500 metrik ton sesuai kuota gas elpiji subsidi Kota Tanjungpinang selama satu tahun.

Semuanya kuota sekarang akan menggunakan kartu kendali agar lebih tepat sasaran. ”Pakai kartu kendali semua biar tepat sasaran, karena selama ini sering tidak tepat,” sebutnya.

Yani berharap sistem kartu kendali bisa secepatnya terealisasi, jika payung hukum dan pendataan selesai dilakukan penandatanganan kesepakatan dengan pihak pertamina dan segera diterapkan. “Tidak ada target, kita mau secepatnya,” harapnya.

Dalam penggunaan kartu kendali itu juga bekerjasama dengan pihak bank, karena pembayaran akan dilakukan dengan cara non tunai. ”Banknya belum kita tentukan nanti itu pada tahap akhir,” tambahnya.(*/raw/jpg)