Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Febriadinata. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos.

PRO PINANG – Bawaslu Kabupaten Bintan menetapkan salah seorang pejabat Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) yang baru dilantik berinisial Y, melanggar netralitas aparatur sipil negara (ASN).

”Ya, melanggar netralitas ASN. Rencana hari ini surat rekomendasinya disampaikan ke bupati, gubernur, bawaslu Kepri, bawaslu RI, dan BKSDM, juga ditembuskan ke Kemendagri dan KASN,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, Febriadinata ditemui usai media gathering Bawaslu Bintan bersama wartawan di Kedai Kopi Santai, Toapaya, Kamis (17/9).

Ia menjelaskan, pejabat dimaksud melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Ia pun menjelaskan, alasan disampaikan surat ke bupati dan gubernur karena sebelumnya pejabat yang bersangkutan menjabat di salah satu kepala organisasi perangkat daerah di Bintan dan baru-baru ini dilantik sebagai salah satu kepala OPD Pemprov Kepri.

Ia mengimbau ke ASN agar menjaga netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bintan. ”Kita sudah melakukan sosialisasi dan memasang imbauan netralitas ASN dengan bentuk banner di seluruh kantor OPD,” ujarnya.

Imbauan salah satunya melarang ASN menghadiri acara kampanye atau pun meberikan dukungan ke salah satu paslon. ”Diregulasi dilarang terlibat kampanye tapi ASN memiliki hak pilih sehingga boleh memilih,” ujarnya.

Termasuk menghadiri kegiatan dengan nuansa deklarasi pun dilarang. Ia mengimbau ke masyarakat apabila ada ASN yang berpihak dengan memberikan dukungan ke salah satu paslon agar merekam kegiatan yang dihadiri ASN dan melaporkan ke Bawaslu Bintan. (*/met/jpg)