Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin. (foto:humaspemprov)

PRO PINANG – Massa dari perwakilan buruh dan mahasiswa rencananya kembali menggelar aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Selasa (13/10). Menyikapi hal tersebut, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepri, langsung bergerak cepat dengan menempatkan sejumlah petugas melakukan rapid test sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, M Bisri menyampaikan para petugas tersebut nantinya akan ditempatkan di pintu masuk pelabuhan yang ada di Kota Tanjungpinang dan Tanjunguban, Kabupaten Bintan.

”Bagi yang reaktif akan langsung kita evakuasi ke RSKI Galang untuk diperiksa Swab,” katanya, Senin (12/10).

Selain melakukan rapid test, para petugas tersebut juga melakukan sosialisasi dan edukasi ke para pendemo agar mereka lebih tertib dan mau mematuhi protokol kesehatan.

”Terutama menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” tegasnya.

Terpisah, Ketua LAM Provinsi Kepri, Abdul Razak mengimbau kepada para pendemo mengurungkan niatnya melakukan aksi menolak UU Omnibus Law di Gedung DPRD Provinsi Kepri.

Menurutnya, di tengah kondisi pandemi saat ini aksi demonstrasi yang mengumpulkan orang banyak sangat berpotensi menimbulkan pe- nyebaran virus Covid-19. ”Lebih baik tak perlulah demo. Karena hasil yang didapat tidak sebanding dengan dampaknya,” sebutnya.

Razak meneruskan jika ingin tetap menyampaikan aspirasi terkait UU Omnibus Law ke DPRD Provinsi Kepri. Ia menyarankan kepada perwakilan pendemo untuk menyampaikan aspirasi itu dalam bentuk dokumen.

”Jadi tidak perlu ramai dan berkerumun, Karena kalaulah banyak kena positif Covid-19, kan bahaya untuk masyarakat Kepri,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kepri mengimbau kepada para pendemo yang akan melakukan aksi menolak UU Omnibus Law di Gedung DPRD Kepri, Selasa (13/10) untuk tidak melakukan tindakan anarkis.

Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepri bersama aparat keamanan akan melakukan tindakan tegas dengan langsung memproses pihakpihak yang melakukan tindakan anarkis saat aksi berlangsung.

”Ini merupakan hasil rapat bersama FKPD Provinsi Kepri. Pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis merusak fasilitas negara,” katanya, Senin (12/10).

Sikap tegas itu lanjutnya, bukan bertujuan untuk menghambat aspirasi masyarakat. Namun, hal itu bertujuan untuk menjaga kondusifitas dan ketertiban saat menggelar aksi demo. Apalagi kata dia, saat ini tengah dalam kondisi pandemi. Aksi demontrasi itu, tentunya sangat berpotensi menjadi penyebaran virus Covid-19.

”Karena itu, saya atas nama pemerintah, juga mengajak meminta semua pihak menahan diri. Kita harapkan peran dari tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang tua untuk dapat menasehati buruh dan mahasiswa yang akan berdemo untuk tidak bersikap anarkis,”
imbaunya.

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, TS Arif Fadillah menambahkan, sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus Covid-19 pada saat aksi hari ini. Gugus tugas, telah menyiapkan beberapa titik untuk pemeriksaan rapid test.

”Sedikitnya ada tiga lokasi rapid test yang kita siapkan untuk menyambut pendemo besok. Yakni di pelabuhan, lapangan pamedan, dan di sekitar gedung DPRD Kepri. Apabila nantinya ada yang reaktif, langsung kita antar ke RSKI Galang,” jelas Sekdaprov Kepri, kemarin.(*/jpg)