Gedung DPRD Kepri. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Ratusan mahasiswa di Tanjungpinang yang tergabung dalam berbagai organisasi luar kampus kembali mengelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kepri. Aksi ini terkait penolakan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Pantauan Batam Pos, para mahasiswa menyampaikan orasinya sekitar dua jam di hadapan para polisi yang mengamankan aksi tersebut, namun karena tidak kunjung difasilitasi untuk berjumpa pimpinan dan anggota DPRD Kepri, mahasiswa menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPRD Kepri.

Presiden Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang, Rindi Apriyandi menyampaikan mosi tidak percaya karena merasa tidak dihiraukan saat ingin menyampaikan aspirasinya.

”Kami menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPRD Kepri,” katanya saat orasi, Selasa (13/10).

Rindi mengatakan, tuntutannya dalam aksi itu tidak banyak hanya meminta DPRD Kepri sebagai perwakilan rakyat Kepri untuk menyampaikan kepada Presiden untuk mengeluarkan Perpu Pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

”Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi dan tidak ingin terjadi kerusuhan, tuntutan kita tidak banyak, meminta DPRD Kepri menyampaikan Kepada Presiden mengeluarkan Perpu Pembatalan UU Cipta Kerja,” katanya.

Ia mengaku kecewa karen aksinya tidak ditanggapi DPRD Kepri dan berencana akan melakukan aksi kembali sampai tuntutannya disampaikan ke Presiden.

”Jangankan menemui, hadir saja tidak. Kami kecewa dan akan menyiapkan aksi kembali sampai ini selesai,” tambahnya. (*/jpg)