Bandara RHF Tanjungpinang terlihat sepi saat virus corona mewabah di Tanjungpinang, Jum’at (3/4). F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin kaget ketika mendengar status Bandara Internasional Raja Haji Fisabilllah (RHF) Tanjungpinang akan di downgrade oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurutnya, Provinsi Kepri butuh kehadiran Bandara RHF sebagai bandara internasional kedua.

“Status Bandara Internasional RHF harus dipertahankan, jangan sampai didowngrade, karena Provinsi Kepri ini daerah unik, yang rentang kendalinya dipisah oleh pulau-pulau,” ujar Bahtiar usai meninjau penerapan protokol kesehatan (protkes) di Bandara Internasional, Tanjungpinang, Senin (19/10) lalu.

Menurut Bahtiar, pihak pengelola Bandara Internasional RHF juga mengharapkan status yang sudah ada sekarang ini dipertahankan. Karena bukan hanya untuk kepentingan penerbangan domestik saja, namun kehadiran bandara ini tentu menjadi akses langsung ke berbagai negara kedepannya. Atas dasar itu, ia siap untuk melayangkan protes ke Kemenhub.

“Tentu sangat disayangkan apabila Kemenhub benar-benar mendowngrade Bandara Internasional RHF ini. Karena kita terpisah jauh dari Bandara Internasional Hang Nadim, Batam dan tidak berada dalam satu daratan yang sama,” jelasnya.

Sementara itu, Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua meminta Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemko Tanjungpinang untuk mempertahankan status yang sudah ada. Menurutnya, untuk mendapatkan status sebagai bandara internasional sangat tidak mudah. Tentu ini satu kerugian bagi kepentingan pariwisata Kepri ke depan.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut menegaskan, antardaerah di Kepri rentang kendalinya terpisah oleh laut. Apabila penerbangan internasional harus tersentralisasi di Batam, tentu ini menjadi persoalan.

Karena pulau Batam dan Pulau Bintan tidak berada di dalam satu mainland. Terkecuali sudah ada Jembatan Batam-Bintan yang bisa menjadi akses.

“Tidak ada ruginya, menyandang status Bandara Internasional. Meskipun pada prosesnya masih belum begitu aktif jalur penerbangan yang tersedia. Karena ke depan Kepri akan membutuhkan itu. Maka dari itu, sebaiknya predikat yang sudah ada harus dipertahankan,” ujar Rudy Chua.

Seperti diketahui, kabar penurunan kelas delapan bandara termaktub dalam surat usulan DJPU kepada Menteri Perhubungan tertarikh Juli 2020. Surat bernomor Au.003/1/8/ORJU.DBU-2020 memuat rincin bandara yang diusulkan untuk diubah statusnya dari bandara internasional menjadi domestik.

Delapan bandara tersebut meliputi Bandara Maimun Saleh, Sabang; DH. Fisabilillah, Tanjung Pinang. Kemudian, Bandara Radin Inten II, Lampung; Pattimura, Ambon; Frans Kaisiepo, Biak; Banyuwangi; Husein Sastranegara, Bandung; dan Mopan, Merauke.(*/jpg)