Pengendara melintas di wilayah Bintan Timur, Bintan, Selasa (20/10) malam. tampak penerangan
jalan umum di sudut jalan. (foto:slamet/batampos

PRO PINANG – PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang mulai melakukan pemadaman sementara lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Bintan karena tidak kunjung membayar tunggakan rekening, Rabu (21/10) malam.

Manager PLN Persero UP3 Tanjungpinang, Suharno menjelaskan pajak penerangan jalan yang diterima dari masyarakat kemudian disetor PLN ke kas Pemkab Bintan setiap bulan sekitar Rp 1 Miliar.

”Rekening PJU yang harus dibayarkan pihak Pemkab Bintan ke PLN sebesar Rp 700 juta,” kata Suharno ke Batam Pos, Rabu (21/10).
Dijelaskan Suharno alasan pemadaman sementara dilakukan karena tunggakan rekening listrik PJU Pemkab Bintan sudah dua bulan sehingga saat ini tunggakannya menjadi Rp 1,5 miliar. ”Tunggakan rekening listrik PJU Kabupaten Bintan saat ini Rp 1,5 miliar,” ujarnya.

Suharno mengaku sudah menyurati dan menginformasikan terkait pembayaran rekening listrik PJU itu kepada dinas terkait di Kabupaten Bintan setiap bulannya. ”Malam ini, Rabu (21/10) akan dilakukan pemadaman,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Adi Prihantara mengatakan masih menunggu evaluasi APBD Perubahan Bintan Tahun Anggaran 2020 yang saat ini masih di Pemerintah Provinsi Kepri.

Belum keluarnya Perda APBD-P membuat pemerintah daerah belum bisa melunasi pembayaran tunggakan listrik lampu jalan di Kabupaten Bintan sekira Rp 1,5 miliar.

”Kalau hari ini nomor Perda-nya keluar, Jumat akan kita bayarkan,” ujar Adi Prihantara di Kantor DPRD Bintan, Rabu (21/10) siang.

Dirinya menambahkan biasanya tagihan listrik lampu jalan di Bintan sekira Rp 400 juta lebih sebulan atau kalau dua bulan tunggakannya menjadi Rp 850 an juta. ”Berapapun tunggakannya, kita bayarkan,” tegasnya.

Ia menegaskan, Pemkab Bintan mengikuti aturan tata kelola keuangan dengan baik serta sesuai mekanismenya. Setelah APBD P Bintan tahun 2020 disahkan pada September 2020 lalu, selanjutnya APBD P tersebut dievaluasi selama 14 hari di Pemprov Kepri.

Hanya karena pejabat baik gubernur dan bupati yang menjabat merupakan pejabat sementara (Pjs), maka APBD P 2020 tersebut dievaluasi ke Kemendagri. ”Karena Pjs-Pjs semua, makanya ditarik ke Mendagri untuk dievaluasi,” katanya.

”Kalau tidak sudah dibayarkan. Dan bukan duitnya ada langsung dibayarkan, mana boleh, nanti kita yang salah,” katanya.

Pemkab Bintan pun sudah menyampaikan hal ini ke PLN dan meminta waktu sampai 20 Oktober. ”Kemarin janji kita sampai tanggal 20an tapi sampai tanggal 20 Oktober belum keluar nomor APBD kita,” ujarnya. (*/jpg)