Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin bersama Dubes Malaysia Datuk Zainal Abu Bakar di Jakarta, Senin (2/10). (foto:humaspemprov)

PRO PINANG – Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin langsung melobi ke Kedutaan Besar (Dubes) Malaysia di Jakarta, Senin (2/10).

Kepada Dubes Malaysia, Datuk Zainal Abu Bakar, Bahtiar meminta diskresi supaya akses perbatasan antara Malaysia dengan Provinsi Kepri segera dibuka. “Provinsi Kepri berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, disebabkan pandemi Covid-19 hubungan sosial dan budaya negara menjadi terganggu,” ujar Bahtiar Baharuddin.

Dijelaskannya, tugasnya sebagai Pjs Gubernur adalah menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Kepri. Karena antara Provinsi Kepri dengan Malaysia masih serumpun dan masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan pertalian darah. Namun karena ditutupnya akses antar negara, menyebabkan hubungan keluarga menjadi terkendala.

“Bagaimana kedepannya perlu perhatian dari Pemerintah Negara Malaysia, karena pandemi ini menyebabkan sosial budaya menjadi terputus,” jelasnya.

Kepulauan Riau (Indonesia), Johor (Malaysia) dan Singapura adalah satu kawasan yang tersambung berbatasan langsung dan saling interaksi secara ekonomi, sosial dan budaya. Hanya beda pulau dan beda negara. Ibaratnya seperi Depok wilayah Provinsi Jabar, Tangerang Selatan wilayah Prov Banten dan Jaksel wilayah Prov DKI. Ketiga daerah tersebut akan sangat bermasalah jika ditutup aksesnya. Bedanya ini adalah pulau-pulau yang didiami penduduk dengan negara yang berbeda.

Pejabat aktif sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut memaparkan, banyak masyarakat Kepri yang memiliki keluarga di Johor Bahru, Malaysia. Adapun kebiasaannya, pergi pagi pulang sore. Begitu juga bagi masyarakat yang berobat, bekerja di Tanjungpinang dan sekolah ke Johor Bahru, yang biasanya bisa pergi pagi pulang sore.

Sebagai contoh melalui Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang biasanya rata-rata 1.500 – 2.000 orang tiap hari lalu lalang ke Johor Bahru. Dari pelabuhan lain juga sangat banyak. Hubungan interaksi antar masyarakat antar pulau tersebut sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.

Namun sudah delapan bulan ini, kebiasaan-kebiasaan seakan berhenti dan hilang. Artinya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi interaksi sosial budaya juga menjadi sangat terganggu. Kerinduan masyarakat kepulauan riau dan masyarakat Johot Bahru pasti sangat tinggi.

“Maka dari itu, kepada Pak Dubes Malaysia, Datuk Zainal Abu Bakar kami sampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Riau. Kita berharap ada diskresi atau pengecualiaan untuk membuka daerah perbatasan (Malaysia-Kepri), tentunya dengan protokol kesehatan Covid-19 yang disepakati,” harap Bahtiar.

Menyikapi harapan tersebut, Bahtiar mengundang khusus Dubes Malaysia di Indonesia dan Pejabat Kemenlu RI untuk bertandang ke Provinsi Kepri beberapa waktu kedepan. Sehingga bisa melihat langsung situasi Provinsi Kepri saat ini. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih, karena sudah mendapatkan respon yang sangat baik dari pihak Dubes Malaysia.

“Apabila diperlukan bisa turun bersama dengan Satgas Covid-19 tingkat pusat ke Kepri. Sehingga bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Kepri secara langsung,” tutup Bahtiar.

Direktur Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Deni Abdi mengatakan, selama ini hubungan bilateral kedua negara (Indonesia-Malaysia) diwakil oleh Kemenlu. Wilayah yang berdekatan dengan satu sama lain adalah Provinsi Kepri dan Johor Bahru. Maka dari itu, pihaknya mengajak Dubes Malaysia untuk mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kepri.

“Kita bersilaturahmi untuk saling bertukar pikiran, karena memang Provinsi Kepri berbatasan dengan Johor Bahru, Malaysia,” ujar Deni menambahkan.

Sementara itu, Dubes Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abu Bakar menyampaikan aspresiasi ke Pjs Gubernur Kepri yang sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Kepri. Baginya ini satu maklumat atau informasi yang sangat baik. Yakni, bagaimana untuk merapatkan hubungan Provinsi Kepri dengan Malaysia.

“Bagaimana kita mengatasi masalah covid-19, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat kedua negara. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan Provinsi di Malaysia (Johor Bahru) dan Provinsi Kepri,” ujarnya.

Menurutnya, perlu kebersamaan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah ini. Merespon permohonan Pjs Gubernur Kepri, ia dan rekan-rekan kedutaan akan melihat sendiri situasi di Kepri untuk berbincang dengan pihak-pihak tertentu.

“Kita berharap dapat membawa solusi-solusi tertentu. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dipenuhi, dan penyebaran Covid-19 sama-sama bisa kita atasi dan kendalikan.” tegasnya.(*/uma)