PRO PINANG – Upaya peningkatan investasi, Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Tanjungpinang bersama Pemko Tanjungpinang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) lalukan inventarisasi status kepemilikan lahan pada kawasan Free Trade Zone (FTZ) Senggarang dan Dompak.

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengatakan selama ini masyarakat diyakini belum mengetahui batasan wilayah FTZ di Tanjungpinang, saat ini sudah mulai diinventarisasi. ”Nanti ini menjadi titik terang, terlebih saat ini kita sudah punya RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sebagai aturan yang harus dipatuhi,” kata Rahma, Senin (16/11).

Dijelaskan Rahma untuk kawasan FTZ di Dompak saat ini memiliki luas 1.090 hektare (ha) sedangkan di Senggarang saat ini seluas 1.589 ha. Dengan keberadaan lahan FTZ itu diharapkan bisa membawa perubahan dan dampak positif terhadap Kota Tanjungpinang.

”Semoga segera ada wujud nyata dari kegiatan BP Kawasan Tanjungpinang ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BP Kawasan Bintan Wilayah Tanjungpinang, Ikhsan Fansuri mengatakan sekitar satu pekan lalu sudah melakukan promosi kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura termasuk 50 investor melalui webinar.

”Dari promosi itu sudah ada yang tertarik untuk berinvestasi di bidang maritim, salah satunya pengolahan rumput laut menjadi kosmetik” kata Ikhsan.

Ada tiga hal yang harus diselesaikan segera yaitu lahan Infrastruktur dan perizinan, saat ini setiap investor yang akan masuk ke Tanjungpinang tentu mempertanyakan status lahan yang sudah dikuasai BP Kawasan Tanjungpinang.

”Sekarang masih banyak dikuasai oleh pengusaha dan masyarakat, ini yang sedang kita selesaikan secara perlahan,” katanya.

Selain lahan yang sedang digesa adalah infrastruktur seperti Pelabuhan Tanjung Moco, bagaimana pelabuhan itu bisa segera digunakan. Akan menyulitkan investor untuk membongkar barang jika pelabuhannya tidak ada.

”Target saya Pelabuhan Tanjung Moco pada 2021 sudah beroperasi,” sebutnya.(*/raw/jpg)