ilustrasi

PRO PINANG – Persiapan kartu kendali untuk pembelian gas elpiji kemasan 3 Kg di Tanjungpinang masih terus digesa. Saat ini selain menunggu balasan dari pihak Pertamina Medan, Pemko Tanjungpinang masih mempersiapkan Peraturan Wali Kota (Perwako) untuk penerapannya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Tanjungpinang, Ahmad Yani mengatakan saat ini pihaknya masih membahas Perwako penerapan kartu kendali itu. Bahkan sudah dua kali membahasnya dengan wali Kota Tanjungpinang.

“Tinggal menyiapkan perwako dan MoU (Memorandum of Understanding) dengan pertamina Medan,” kata Yani, Selasa (24/11).

Yani menyebutkan targetnya kartu kendali itu akan diluncurkan pada Januari 2021 mendatang. Sedangkan untuk data penerima hingga saat ini belum selesai dilakukan verifikasi dan validasi karena data untuk pelaku usaha ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

“Datanya belum fik baik pelaku rumah tangga maupun pelaku UMKM,” ujar Yani.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Kota Tanjungpinang, Nopirman Syahputra, menjelaskan saat ini memang masih menggesa penyelesaian Perwako kartu Kendali. Perwako itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi terutama Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian gas elpiji 3 Kg.

Dalam paraturan itu disebutkan pendistribusian kartu kendali itu sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun bentuk diskresinya dalam peraturan bersama antara Menyeri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri SDM bahwa Pemprov dan Pemko wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait pendistribusian gas elpiji 3 Kg.

“Ini menjadi jembatan bagi kita yang awalnya sempat stagnan karena kita masih melihat peraturan dari Menteri SDM,” paparnya.

Dikatakan Nopirman, alasan lain pembahasan perwako cukup lama karena pihaknya menginginkan Perwako itu bersifat teknis sehingga perlu diatur secara matang. Seperti mekanisme perizinan, pendistribusian, pengawasan. Walaupun katanya sudah menjadi bagian dari badan usaha seperti pangkalan dan agen namun di sisi lain karena Pemko juga memiliki tanggungjawab.

“Pada rapat yang sudah dilakukan tiga kali itu lebih fokus pada isi perwakonya yang menjadi bagian paling penting,” paparnya.

Selain itu, pihak Pertamina menginginkan Perwako itu menjadi salah satu dasar yang dikuatkan dalam batang tubuh saat MoU, disamping peraturan lain yang sudah ada sebelumnya.

“Ini adalah permintaan dari pihak pertamina, disamping peraturan Pemda dan undang-undang,” tambahnya.(*/raw/jpg)